BERITA NASIONAL. SBY dalam Peringatan Pidato Bung Karno

SBY dalam Peringatan Pidato Bung Karno

JAKARTA (BP) - Peringatan Pidato Bung Karno yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemarin (1/6) menjadi ajang temu muka antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Itu adalah pertemuan pertama sejak perjumpaan terakhir kedua tokoh bangsa tersebut di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan presiden, tahun lalu.

Dalam kesempatan itu, SBY dan ibu negara Ani Yudhoyono juga sempat mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Megawati. Momen singkat yang berlangsung agak kaku itu terjadi setelah acara peringatan usai.

Selain dihadiri Presiden SBY dan Wapres Budiono serta pimpinan MPR dan lembaga tinggi negara lainnya, acara kemarin juga dihadiri sejumlah pemimpin negara. Selain Megawati, juga hadir tiga mantan wapres. Mereka adalah  Try Sutrisno, Hamzah Haz, dan Jusuf Kalla.

Megawati tidak duduk berdampingan dengan suaminya yang Ketua MPR Taufiq Kiemas. Ia duduk sebagai mantan presiden, satu deret dengan Try Sutrisno, Hamzah Haz, dan Jusuf Kalla.

Selain berjabat tangan, SBY juga menyebut Megawati secara khusus dalam pidatonya. “Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, Ibu Megawati Presiden RI ke-5...,” kata SBY.

Sebelumnya, sejak Pilpres 2009 SBY dan Megawati belum pernah bertemu di depan publik. Saat pelantikan SBY sebagai presiden, Megawati yang juga diundang tidak datang. Megawati juga tidak pernah hadir dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi yang selalu mengundang para mantan pemimpin negara.

Dalam pidatonya, SBY banyak memuji dan membeberkan ajaran-ajaran Presiden Pertama RI Soekarno. “Berbicara tentang Pancasila, tentu kita berbicara tentang Bung Karno dan berbicara tentang pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Oleh karena itu, mari kita jadikan peringatan ini untuk memahami pemikiran-pemikiran besar Bung Karno, mengetahui jejak dan proses sejarah dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara,” kata mantan Menkopolkam di era Presiden Megawati itu.

Presiden mengatakan, Pancasila sudah menjadi pilar penting dan merupakan konsensus fundamental yang telah disepakati sejak Indonesia merdeka. Menurut SBY, sudah tidak sepatutnya Pancasila diperdebatkan kembali sebagai dasar negara.

“Saya kira mari kita patrikan dan mari kita hentikan debat tentang Pancasila sebagai dasar negara, karena itu kontraproduktif dan juga ahistoris,” kata SBY.

Secara panjang lebar, SBY menyebut tujuh pokok isi pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. SBY juga mengatakan, meskipun ada solidaritas yang bersifat global, kehidupan berbangsa masih diperlukan. “Meskipun sekarang ini ada solidaritas yang bersifat global, ikatan atau komunitas Islam sedunia, komunitas Kristen Katolik sedunia, komunitas Tionghoa sedunia, tetap yang pertama dan utama adalah ikatan kebangsaan kita, bangsa kita,” kata SBY.

“Jangan kita lebih setia, lebih dekat dengan ikatan-ikatan lain di luar ikatan kebangsaan kita,” tambah SBY.

Megawati yang dikonfirmasi seusai acara, mengenai prospek hubungan politiknya dengan SBY ke depan ternyata memilih untuk diam. Dia hanya tersenyum tipis kepada wartawan yang mencegatnya.

Terkait materi pidato SBY, Megawati menanggapinya secara datar. “Apa yang beliau katakan itu, menurut saya, beliau kupas dari apa yang telah dipikirkan dan dituangkan dalam tulisan-tulisan Bung Karno,” kata Megawati.

Menurut putri Bung Karno itu, dirinya justru sangat berharap generasi muda mau melirik lagi buku-buku Bung Karno sebagai bagian dari jejak sejarah bangsa. Dia merasa, selama ini, teruatam pada era Orde Baru, jejak sejarah itu cenderung dikecilkan.

“Akibatnya, generasi muda kita tidak mengerti siapa Bung Karno sebagai proklamator. Bukan hanya sebagai presiden pertama RI,” tegasnya.
Demokrat Anggap Rekonsiliasi Simbolis

Kehadiran Presiden SBY dan Megawati pada forum peringatan 1 Juni di gedung MPR, kemarin, disambut positif Partai Demokrat. Partai yang didirikan oleh SBY itu menilai, pertemuan tersebut akan membawa makna yang sangat produktif secara politik.

“Pertemuan tokoh itu minimal akan dilihat publik sebagai rekonsiliasi simbolis,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, kemarin.
Anas berharap kekompakan itu bisa dilanjutkan dengan baik oleh seluruh tokoh, parpol, dan elemen bangsa. Rakyat, imbuh dia, selalu merindukan para pemimpinnya, baik yang sedang bertugas maupun yang sudah mantan, bisa tetap rukun. ”Silaturahmi terjaga, walaupun beda kamar politik,” tegas Anas.

Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo membantah spekulasi yang berkembang bahwa peringatan 1 Juni dan kehadiran Megawati akan menjadi “pintu kompromi” PDIP dengan SBY. “Nggak ada itu kompromi,” katanya. Dia menegaskan, pemerintah harus tetap dikontrol. Terutama menyangkut kebijakan politik anggaran.

“Jadi, saya kira ini suatu hal yang formal-formal saja. Megawati sebagai mantan presiden diundang pimpinan MPR untuk memperingati 1 Juni,” katanya.
Dia juga menyampaikan, tidak ada masalah personal antara Megawati dan SBY. Karena itu, ide rekonsiliasi elite nasional kurang begitu tepat.

“Memang sejak dulu tidak ada masalah. Soal beda pendapat atau sikap sah-sah saja. Namun, dalam kerangka Pancasila, NKRI, semua harus satu,” tegas Tjahjo.

Terkait dengan peringatan pidato Bung Karno 1 Juni, Tjahjo menyebut PDIP akan mendorongnya menjadi kegiatan kenegaraan dan dilaksanakan setiap tahun di MPR. “Pemerintah ke depan diharapkan mempunyai niat diformalkan melalui keppres,” kata ketua Fraksi PDIP di DPR itu.

Mantan Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa termasuk yang menolak peringatan 1 Juni dilakukan tiap tahun oleh lembaga negara seperti MPR. Sebab, rumusan Pancasila yang disampaikan Bung Karno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni berbeda dengan rumusan Pancasila yang menjadi bagian dari UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus.

“Ada prosesnya, 22 Juni penting juga itu,” kata Fatwa. Pada 22 Juni, tim kecil yang diketuai Soekarno melahirkan rumusan Pancasila yang lebih populer dengan sebutan Piagam Jakarta. “Jadi, yang memperingati 1 Juni sebaiknya PDIP saja. Saya dari dulu sering hadir, forum marhaenisme dekat, waktu bersama-sama menghadapi otoritarianisme Orba,” jelasnya.

Meski menolak, kemarin Fatwa memutuskan untuk menghadiri acara tersebut.

Menurut dia, batalnya penggunaan istilah hari lahirnya Pancasila dan digantikan dengan peringatan pidato Bung Karno 1 Jun itu disebabkan pemerintah mempertimbangkan banyak masukan. “Yang penting silaturahmi politik dan persabatan lama saya dengan TK (Taufik Kiemas, Red),” katanya, lantas tersenyum